Selasa, 20 November 2012

PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA


PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA


1. Upaya Pencegahan (Preventif)

a.       Menanamkan aspirasi, semangat ,dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama.
b.      Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan perinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma bascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme. (Rekruitmen pejabat secara adil dan terbuka).
c.       Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi (Pengawasan dari atasan terkait semakin ditingkatkan).
d.      Memiliki kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
e.       Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. (Peningkatan kualitas kerja).
f.       Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrolyang efisien.
g.      Kekuasaan herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan “pejabat” yang mencolok.
h.      Berusaha untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan, melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan dibawahnya.
i.        Keterlibatan media massa dalam upaya mengurangi terjadinya KKN.
j.        Pembentukan UU dan lembaga yang mempersempit terjadinya KKN.

2. Upaya Penindakan (Kuratif/Refresif)

Dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, pemecatan tidak hormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh penanganan kasus :
a.       Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
b.      Menahan konsul jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pubngutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
c.       Dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan Busway pada pemda DKI Jakarta (2004).
d.      Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan Negara Rp. 10 Miliyar lebih (2004).
e.       Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment  dan placement deposito dari BI kepada PT. Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).
Adapun upaya penindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :


1.      Pelaku KKN ditindak tegas dan adil.
2.      Pemberian hukuman sosial kepada pelaku KKN.
3.      Menekankan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hokum terhadap pelaku KKN.
3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
  
a.       Memiliki rasa tanggung jawab.
b.      Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c.       Melakukan kontrol sosial.
d.      Membuka wawasan seluas-luasnya.
e.       Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan.

4. Upaya Edukasi LSM

a.       Indonesia Corruption Watch (ICW)
adalah sebuah organisasi non pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada public mengenai aksi korupsi di Indonesia.
b.      Transparancy International (TI)
adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.

5. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia


a.       Kontrol sosial oleh lembaga Negara.
b.      Kontrol sosial oleh lembaga masyarakat.
c.       Kontrol sosial oleh masyarakat bersama media massa.
d.      Kontrol sosial oleh media massa.
Poskan Komentar